Masjid Manchester United, Inggris, Eropa Barat
Semarak masyarakat internasional untuk menyambut kondisi pasca Covid-19 menjadi turning point atas kebebasan untuk bersilaturahmi kembali. Perubahan regulasi dari pembatasan menuju keterbukaan yang didekasikan oleh negara-negara di dunia membawa dampak positif bagi para pelancong yang ingin berwisata dan berziarah ke luar negeri. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan win-win solution bagi para wisatawan mancanegara yang tidak perlu khawatir lagi jika akan bepergian, dan juga bagi negara tujuan. Mengingat bahwa kedatangan turis ke suatu negara memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemasukan devisa negara.
Inggris menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menghapus seluruh protokol kesehatan Covid-19 bagi para turis yang akan datang ke negara Big Ben tersebut. Dilansir oleh Kompas.com (2022), Pemerintah Inggris telah mencabut seluruh aturan perjalanan Covid-19 mulai tanggal 18 Maret 2022. Langkah kebijakan penghapusan aturan tersebut sesuai rencana pemerintah yang lebih memilih hidup berdampingan dengan Covid-19, didukung dengan tingginya tingkat vaksinasi dengan total 86% populasi masyarakat telah menerima vaksin dosis kedua, serta 67% menerima dosis ketiga atau booster. Penghapusan aturan tersebut termasuk kewajiban melakukan tes Covid-19 dan karantina pada saat kedatangan serta mengisi formulir passenger locator.
Berdasarkan dokumen dari CnbcIndonesia.com (2022) mengutip Reuters pada akhir bulan lalu, Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menyatakan bahwa Covid-19 tidak akan hilang begitu saja, pemerintah tetap akan memantau berbagai mutasi varian yang mungkin saja berbahaya. Hari ini bukan harinya mendeklarasikan kemenangan terhadap Covid-19, karena virusnya belum pergi. Namun hari ini adalah hari di mana segala upaya kita dalam dua tahun terakhir telah memungkinkan untuk melindungi diri sendiri dan mencapai kebebasan. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi Inggris.” Hidup dengan Covid-19 adalah tonggak di mana pandemi tidak lagi menjadi urusan pemerintah, sehingga menjadi tanggung jawab setiap individu agar terhindar dari penularan virus korona.
