ADINDA | Harga avtur terus mengalami kenaikan, Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) pada maskapai penerbangan.
Peringatan ini disampaikan guna merespons potensi lonjakan harga tiket pesawat domestik yang dipicu oleh tingginya harga avtur.
Edi menyadari bahwa lonjakan harga avtur berimbas langsung pada biaya operasional maskapai. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan beban tersebut serta-merta dilimpahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui kenaikan harga tiket.
“Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pemerintah harus memastikan hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang bagi kenaikan tiket yang berlebihan,” tegas Edi dilansir WartaEkonomi.com.
Untuk mencegah hal tersebut, Edi mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus transparan, proporsional, serta berpegang pada pertimbangan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
Pengawasan yang ketat dari Kemenhub terhadap operasional maskapai juga dinilai sangat krusial. Edi menegaskan agar kebijakan tarif tambahan bahan bakar ini tidak dijadikan dalih oleh pihak maskapai untuk menaikkan harga tiket secara tidak wajar.
Di sisi lain, Edi menyoroti peran vital transportasi udara dalam menjaga konektivitas antarwilayah di Indonesia. Bagi kawasan kepulauan, wilayah Indonesia Timur, dan daerah terpencil, moda transportasi pesawat bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan utama penggerak mobilitas dan urat nadi ekonomi warga.
Oleh karena itu, Edi secara khusus meminta Kementerian BUMN dan PT Pertamina turun tangan untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh bandara.
Perhatian khusus ditekankan pada wilayah-wilayah yang memiliki biaya distribusi tinggi agar tidak terjadi ketimpangan harga.
“Pertamina dan BUMN terkait harus memastikan pasokan avtur aman dan harga tetap stabil di seluruh bandara. Jangan sampai daerah-daerah yang jauh dan terpencil menanggung beban lebih besar, lalu akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya,” pungkasnya.[]
No comment